Susun Standar Pelayanan, Dinas Dukcapil Gelar Forum Konsultasi Publik

Sebagai instansi pelayanan publik yang bekerja melayani penerbitan dokumen Administrasi Kependudukan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Parepare melaksanakan kegiatan Forum Konsultasi Publik, Kamis 2 Juni 2022 di Ruang Rapat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Kegiatan ini melibatkan sejumlah stakeholder, di antaranya Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Tokoh Agama, Tokoh Pemuda, Tokoh Perempuan, Ketua RT/RW, Akademisi, Pihak Kecamatan, SKPD terkait dan dari Dunia Usaha.

‘’Kami melakukan kegiatan ini untuk meminta masukan dari masyarakat sebelum menetapkan standar pelayanan. Standar Pelayanan yang ditetapkan nantinya, akan menjadi dasar bagi kami dalam memberikan pelayanan pada masyarakat. Warga bisa memprotes jika layanan kami tidak sesuai standar pelayanan yang ditetapkan,’’ kata Analis Kebijakan Ahli Muda Dinas Dukcapil Kota Parepare, Syahrizal, S.STP yang pada kesempatan ini bertindak sebagai narasumber.

Sejumlah masukan dari stakeholder pada kegiatan ini, menjadi bahan utama bagi Dinas Dukcapil untuk menetapkan standar pelayanan. Hampir semua stakeholder yang hadir memberikan saran perbaikan pada Dinas Dukcapil.

‘’Kami sudah membaca draf standar pelayanan yang dibagikan dan menurut hemat kami sebaiknya beberapa kegiatan pelayanan yang dilakukan Dinas Dukcapil seperti jemput bola perekaman KTP-el, penerbitan dokumen Adminduk yang bekerja sama dengan rumah sakit, pelayanan penerbitan dokumen bagi penduduk rentan dan fasilitasi penerbitan SKP bagi penduduk yang sudah tidak bisa kembali ke daerah asal, juga dimasukkan dalam standar pelayanan,’’ ujar Ketua RW Kecamatan Soreang, Stanislaus, SE, M.Ak.

Dosen IAIN Parepare, Mifda Hilmiyah pada kesempatan Forum Konsultasi Publik ini memberi masukan pada Dinas Dukcapil Kota Parepare untuk segera membenahi sarana prasarananya.

‘’Kantor yang ada saat ini belum ideal untuk dikatakan sebagai sebuah kantor pelayanan publik, sebaiknya kalau memungkinkan, Dinas Dukcapil harus memiliki kantor baru yang lebih representative,’’ saran Mifda.

Masukan lain juga datang dari Ketua Baznas Kota Parepare yang juga Ketua Forum Mubaliq Kota Parepare, Dr. Abdullah, pada kesempatan ini dosen salah satu perguruan tinggi ini menyarankan agar Dinas Dukcapil lebih hati-hati dalam mencatatkan perkawinan belum tercatat bagi penduduk yang mengaku sudah menikah siri.
‘’Sebaiknya Dinas Dukcapil perbanyak kordinasi dengan Kementerian Agama terkait iperkawinan belum tercatat ini,’’ jelas Abdullah.

Pada kesempatan yang sama, aktivis perempuan Kota Parepare, Iriani Ambar, S.Ag, M.Ag menyarankan layanan konsultasi dan pengaduan Dinas Dukcapil bisa aktif 24 jam, ini supaya penduduk yang membutuhkan informasi terkait penerbitan dokumen Adminduk bisa menghubungi nomor layanan itu kapan saja.

‘’Pada kesempatan ini, saya juga sedikit mengoreksi terkait penulisan beberapa kata dalam standar pelayanan yang belum pas, sebaiknya ikut diperbaiki,’’ saran Iriani.

Saran juga datang dari Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan Soreang dan Sekretaris Kecamatan Ujung, dua perwakilan kecamatan ini mengharapkan agar layanan Dinas Dukcapil dengan Kecamatan dan Kelurahan di Kota Parepare bisa terintegrasi.

‘’Kami sangat berterima kasih atas saran dan masukannya, mudah-mudahan setelah kegiatan ini, pelayanan kami bisa lebih baik lagi,’’ harap Kepala Dinas Dukcapil Kota Parepare, Adi Hidayah Saputra, S.STP.

Footer With Address And Phones
Open chat
ada yang bisa kami bantu?