Hari ini adalah hari bahagia Hasrul dan Fujiwati, dua sejoli itu melangsungkan pernikahan dan resepsi di Gedung Pratista Kepolisian Resort Parepare. Kebahagian warga Lapadde Mas ini makin lengkap karena selain mendapatkan sepasang buku nikah dari Kantor Urusan Agama, dua pengantin baru ini juga langsung mendapatkan KTP-el dengan perubahan status menjadi kawin.
Penyerahan Kartu Keluarga dan KTP-el perubahan status perkawinan bagi penduduk Kota Parepare ini merupakan salah satu bentuk kerjasama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Parepare dengan kementerian Agama Kota Parepare dalam mengintegrasikan pelayanan pada masyarakat.
‘’Jadi kerjasama ini memungkinkan penduduk yang melangsungkan pernikahan bisa mendapatkan KK dan KTP-el bersamaan buku nikah. Jadi setelah menikah pasangan pengantin baru tidak perlu repot-repot lagi ke Dinas Dukcapil mengganti dokumen kependudukannya,’’ ujar Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Parepare, Adi Hidayah Saputra, S.STP saat memberikan materi di hadapan peserta Kegiatan Percepatan Digitalisasi Data Layanan Kantor Urusan Agama kementerian Agama Kota Parepare di Kafe Warna Warni.
Kerjasama pemberian buku nikah dan dokumen Adminduk secara bersamaan bagi pasangan nikah ini merupakan salah satu upaya dua lembaga ini untuk mendorong percepatan digitalisasi layanan di Kota Parepare.
‘’Dalam beberapa tahun ini kami sudah banyak bekerjasama dengan Kementerian Agama, sebelum integrasi layanan Buku Nikah dengan dokumen Adminduk. Kami juga sudah mengintegrasikan data perkawinan penduduk yang sudah menikah melalui Sistem Kerjasama Pemanfaatan Data Nikah Terpadu (Simpati). Melalui Simpati, data penduduk yang sudah menikah melalui Kantor Urusan Agama, otomatis data perkawinannya terupdate dalam data base SIAK Dinas Dukcapil Kota Parepare,’’ tambah Adi Hidayah.
Selain itu, bagi Dinas Dukcapil, Integrasi layanan ini juga mampu meningkatkan kepemilikan buku nikah penduduk Kota Parepare. Saat ini tercatat, paling tidak tingkat kepemilikan buku nikah di Kota Parepare sudah mencapai 89 persen lebih. Sedangkan bagi Kementerian Agama, integrasi layanan memudahkan tugas instansi ini dalam memberikan pelayanan pada masyarakat.
